oleh

TKW ATAU PMI ILEGAL PENANGANNYA RANAH KEPOLISIAN

PURWAKARTA | HK JABAR – Belum lama viral Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural, meninggal dunia di Damaskus Suriah.

Kasus ini banyak menyedot perhatian banyak pihak. Karena Neng Juariah Bt Yaya, meninggal dunia tidak diketahui perusahaan mana yang memberangkatkan.

PMI Ilegal benar-benar merugikan banyak pihak selain negara yang dirugikan juga menyengsarakan tenga kerja itu sendiri.

Contoh yang paling dekat kita dengar adalah kasus Ibu Neng Juariah, yang berangkat tidak melalui prosedural.

Neng Juariah adalah warga Kampung Ciganea RT. 4/2, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur- Kabupaten Purwakarta. Dia meninggal dunia di Damaskus Suriah, 6 September 2020.

Karena Neng Juaraiah berangkat ilegal, dia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Pertanyaannya, siap yang bertanggung jawab?.

Kepala Seksi Penyiapan penempatan UPT BP2MI Bandung, Provinsi Jawa Barat, Fredy A Situmorang, Rabu (7/10) dikonfirmasi mengatakan bahwa betul kasus tersebut PMI atau TKW ilegal penangnnnya adalah ranah Polri.

Tambah dia, bahwa pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai jembatan dari sisi masyarakat dan kepolisian.

Fakta terjadi dilapangan pada saat PMI bekerja secara nonprosedural/ilegal maka terjadilah permasalahan bahwa hak-hak mereka tidak dapat diperjuangakan baik dari sisi gaji , asuransi dan lainnya.

Sedangkan PMI bekerja diatur oleh peraturan dengan catatan sesuai prosedur atau memiliki dokumen yang lengkap, ” Maka penyelesaiannya dapat dilakukan seperti ketentuan yang ada, dengan keberpihakan pada PMI itu sendiri. Tapi apabila berangkat secara illegal maka hal tersebut menjadi bumerang kepada segala pihak”tegas Fredy

Lebih lanjut di mengatakan, bahwa pemerintah kesulitan mengungkap suatu kasus apabila proses penempatan dilakukan secara ilegal. Alat bukti tidak ada atau kurang dan yang terpenting fakta ditemukan adalah banyak keluarga korban yang tidak mau melaporkan karena keterbatasan sumber daya manusia.

Perihal lain’ mungkin karena intimidasi oknum, keuangan untuk mengurus tidak ada atau ketidak pahaman aturan.

Mungkin juga sudah ada masalah internal antara korban dan keluarganya sendiri. Sehingga tidak ada rasa peduli.

Ketua DPD Projo Jawa Barat, Djoni Suherman, saat dihubungi mengatakan kasus PMI ilegal bukan rahasia lagi. Peran pemerintah disini harus kuat bila ada kejadian seperti ini.

Jadi, pihak pemerintah jangan hanya mengurus akibatnya saja. Misalnya menyelesaikan hak PMI dan yang meninggal.

Tapi kejar pelakunya yang memberangkatkan ” Kalau masalah ini adalah ranh Polri. Kenapa tidak dilaporkan ke pihak kepolisian yang mengakibatkan PMI tersebut ada di luar negeri”tegas Djoni

Dirinya melihat kejadian demi kejadian pemerintah khususnya BP2MI maupun UPT BP2MI Jawa Barat, tidak tuntas menyelesaikan masalh nonprosedural atau PMI ilegal dengan pihak kepolisian.

Ingat, ini masalah kemanusiaan dan pelaku nonprosedural telah merugikan negara. Maka, dia mengajak bersama sama untuk menyelesaikan masalah PMI nonprosedural bukan dampaknya saja, akan tetapi yang memberangkatkannya juga harus diselesaikan secara hukum.(Ahmad Syah/Risma)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed