oleh

Teridikasi Oknum Sekdes Dan Kades Langgar Aturan Pilkada Karawang

KARAWANG / HK JABAR – Minggu lalu disinyalir telah terjadi sejumlah pelanggaran Kampanye Pilkada Karawang dilakukan oleh oknum Sekretaris Desa serta oknum Kepala Desa.

Oknum Sekretaris Desa (Sekdes) tersebut yaitu berinisial IKB selaku Sekdes Pancawati, selain menjabat sebagai Sekdes juga rangkap jabatan sabagai sekretaris PPS (Panitia Pemilihan Suara) di Desa tersebut.

IKB diduga telah turut hadir dalam acara Kampanye salah satu Paslon di dusun Kawali RT 03 RW 04 Desa Pancawati, dan Pelanggaran tersebut sudah di proses oleh Panwaslu Kecamatan Klari serta sudah diteruskan ke Bawaslu Karawang.

Riset dan Litbang Bamuswari menuturkan, bahwa oknum Sekdes tersebut sudah diproses sampai ke Bawaslu, “Kabar yang beredar Panwaslu Kecamatan Klari telah berkirim surat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke Bawaslu Kabupaten Karawang pada tanggal 15 Oktober 2020” ujarnya, pada awak media (26/10).

Dari kabar tersebut juga Panwaslu Kecamatan Klari menjerat oknum Sekdes dengan Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017, “tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,” ucap Elam.

Elam berharap, semoga UU 10 Tahun 2016 dan UU 7 Tahun 2017 tidak diabaikan oleh Panwaslu Kecamatan Klari dalam menentukan pasal yang di kenakan.

Masih kata Elam, kurang lebih sudah 10 hari surat LHP Panwascam Klari dilayangkan ke Bawaslu Kabupaten Karawang dan penanganannya belum juga dipublikasikan ke publik.

Selanjutnya perihal oknum Dua Kades yang melanggar yaitu Kades Pulomulya dan Kades Kedawung, LHP nya pun sudah dilayangkan oleh Panwaslu kecamatan Lemahabang sejak tanggal 20 Oktober 2020, “tentang ikut sertanya mereka dalam acara Kampanye Paslon nomor urut 02 Cellica – Aep” tegasnya.

Dimana Panwascam Lemahabang kabarnya menjerat oknum Kades tersebut dengan UU no 6 thn 2014 tentang Desa pasal 29, UU no 7 thn 2017 tentang Pemilu pasal 280, 282 dan UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 70, 71. Panwascam menjerat oknum Kades dengan lengkap dan rinci.

Elam menyampaikan pendapatnya mengenai keterkaitan kedua kasus pelanggaran tersebut.

Melihat perbandingan dari penanganan pelanggaran antara Panwaslu Kecamatan Lemahabang dan Panwaslu Kecamatan Klari, seharusnya dalam penerapan pasal yang dilanggar harusnya sama dilakukan juga oleh Panwaslu Kecamatan Klari ke oknum Sekdes Pancawati,”Karena menurut kami Sekdes (Perangkat Desa) sama – sama disebutkan dalam UU 6 Tahun 2016 dan UU nomor 7 Tahun 2017″ tegasnya.

Pada pasal – pasal perihal larangan berkampanye jangan sampai marwahnya undang – undang Pemilu dan Pilkada diabaikan, begitu pula dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua Panwaslu Kecamatan Purwasari, bagaimana Bawaslu Kabupaten Karawang menegakan peraturan DKPP no 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Karawang, “tapi nanti kita lihat dulu apa hasil putusan dari Bawaslu Karawang,” tukasnya.

Terakhir, Elam juga mengajak agar semua kalangan masyarakat terus memantau Bawaslu. “Mari kita kawal dan pantau sejauh mana ketegasan Bawaslu Karawang dan jajarannya dalam menangani pelanggaran yang ditemukannya.” pungkasnya. (Sumber ontv.co.id)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed