oleh

Sunda Wani Wirabuana : Ketua DPRD Subang Setuju Penegakan Supremasi Hukum Terkait Proses Hukum SPPD Fiktif

Nana Nurhusna Hidayat, SH anggota DPRD P Gerindra Dapil 2 Karawang. Mengucapkan : Selamat Memperingati Isra Mi’raj 1442 H .

HK SUBANG – Kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang Tahun anggaran 2017 terus bergulir dengan telah ditetapkannya AM yang pada saat itu menjabat Sekretaris Dewan dan menyusul JMA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPRD Kabupaten Subang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Subang.

Pada hari Senin (08/03/2021) jajaran pengurus Paguyuban Sundawani Wirabuana Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kabupaten Subang bertatap muka dalam acara audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Subang.

“Kami sangat setuju sekali soal penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu atau tanpa tebang pilih khususnya dalam penanganan kasus SPPD Fiktif oleh Kejari Subang, seperti yang disampaikan dalam draft tertulis pernyataan sikap DPRD yang disodorkan pihak Paguyuban Sundawani Wirabuana,” tegas Narca Sukanda, Ketua DPRD Kab Subang di ruang kerjanya, Senin (08/03/2021).

Surat pemberitahuan tentang pelaksanaan audiensi kempat unsur pimpinan DPRD Subang periode 2014 – 2019 yakni mantan ketua DPRD Beni Rudiono berikut tiga mantan wakil ketua yaitu Agus Masykur, Hendra Purnawan dan A Rizal sudah disampaikan oleh petugas staf Sekretariat Dewan pada Jumat (05/03/2021).

“Mohon maaf atas ketidak hadiran unsur pimpinan DPRD Subang periode 2014 – 2019 yang diminta pihak Paguyuban Sundawani Wirabuana untuk audiensi karena kesibukannya,” ucap Narca.

Ketua Paguyuban Sundawani Wirabuana DPD Kab Subang Yosep Suyono, memaklumi ketidak hadiran tersebut. Namun Yosep meminta pernyataan sikap secara tertulis terkait dukungan kepada pihak Kejari Subang dari unsur pimpinan DPRD Subang periode 2014 – 2019 terkait penegakan supremasi hukum tanpa tebang pilih khususnya dalam penanganan kasus SPPD Fiktif .

“Kami sangat menunggu pernyataan sikap secara tertulis, seperti yang telah kami sampaikan drafnya kepada Ketua DPRD. Pernyataan sikap tertulis yang diharapkan ditandatagani oleh masing masing fraksi DPRD Subang itu diharapkan sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat serta energi terhadap pihak Kejari Subang dalam menangani kasus SPPD Fiktif hingga tuntas sampai ke akar-akarnya,” pubgkas Yosep.

(Wahyudin/S.revolusinews.com)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed