oleh

Sikap Projo Terkait Penolakan UU Cipta Kerja Oleh Ridwan Kamil dan Sikap Anarkis Pendemo

BANDUNG | HK JABAR –. Projo Jawa Barat meminta pihak berwajib mengungkap aktor intelektual dibalik terjadinya aksi unjuk rasa yang anarkis.

Aksi unjuk rasa buruh bukan yang pertama dan tidak pernah terjadi rusuh. Berbeda dengan aksi sekarang ini yang rusuh dimana mana.

Kemudian Projo Jawa Barat, menyorot soal yang diilakukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil
dalam menerima kemudian menolak UU Cipta Kerja, dianggap berlebihan dan tidak mencerminkan etika pemerintahan.

Demikian dikatakan Ketua DPD Projo Provinsi Jawa Barat,, Djoni Suherman, Jumat (9/10) di rumahnya di Bandung.

Ada tiga poin pernyataan sikap Projo Jabar, terkait aksi unjuk rasa.

Dia menyatakan mengutuk keras aksi unjuk rasa dengan cara yang anarkis.

” Kami menduga aksi mereka ada yang menunggangi. DPD Projo Jabar berharap pihak berwajib mampu mengungkap dibalik aksi unjuk rasa dan orang -orang dibelakang terjadinya demo “tegas Djoni.

Sedangkan soal tindakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dia mengatakan bahwa
Ridwan Kamil, merupakan Gubernur Jawa Barat, saat menerima pengunjuk rasa menolak di sahkannya UU Cipta Kerja di Gedung Sate.

Kemudian dia mengeluarkannya surat resmi atas nama Pemprov Jabar, yang menandatanganinya surat itu sendiri. Artinya Gubernur melegalkan aspirasi buruh untuk menolak UU Cipta Kerja yang baru di sahkan oleh DPR RI.

Tambah Djoni, bahwa keberadaan surat dari gubernur menguatkan tuntutan buruh untuk menolak UU tersebut.

“Padahal pemprov merupakan satu kesatuan dengan pemerintah pusat, seharusnya mendukung dan memperkuat keberaan UU Cipta Kerja.” tegas Djoni.

Terlepas dari motif ingin membangun popularitas atau mengambil simpati dari kaum buruh, tindakan Ridwan Kamil tersebut, secara etika pemerintahan mengindikasikan prilaku yang membangkang terhadap pemerintah pusat.

Bahkan secara politik, Ridwan Kamil sudah melakukan face to face berlawanan dengan pemerintah pusat, DPR RI, serta tujuh partai yang mendukung di sahkannya UU Cipta Kerja, jadi ini harus menjadi perhatian serius dari para pimpinan ke tujuh parpol tersebut.

Terkait indikasi insubordinasi dari pemerintah pusat, sudah selayaknya pejabat terkait dalam hal ini Mendagri memberikan sangsi yang tegas sesuai perundang undangan yang berlaku.

Djoni Suherman, menyikapi soal aksi masa yang sudah tidak mengindahkan lagi protokol kesehatan.

‘Sayang dalam suasana bencana nasional terjadinya wabah Covid 19, dimana pihak pemerintah gencar-gencarnya melawan Covid 19, melalui berbagai cara dan salah satunya melalui protokol kesehatan, ini diambil , ” tegasnya.

Mudah-mudahan apa yang dilakukan para pendemo, tidak muncul klaster baru Covid 19, secara masal di negeri yang kita cintai ini.
(Asyah)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed