Satpol PP Purwakarta Bakal Tindak Pelaku Usaha Mini Market Pelanggar Perda

oleh

 

PURWAKARTA, (HK) – Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 14/2012 Pasal 21 ayat 2 mengatur tentang jam operasional mini market yang dimulai buka pada pukul 08:00 hingga 22:00 Wib.

Bukti struk pembelanjaan disalah satu mini market yang buka diatas jam 22:00 Wib.

Namun, pada kenyataannya masih ada mini market diwilayah purwakarta menutup jam operasionalnya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, bahkan ada juga buka sampai 24 jam, diduga Pemerintah Kabupaten Purwakarta tutup mata.

Struk pembelanjaan disalsatu mini market yang berjualan diatas pukul 22:00 Wib.

Menanggapi hal itu, Kabid Tramtibum Satpol PP Purwakarta, Dedeh Sopiah Hasanah, S.Pd, M.Pd, menjelaskan, pihaknya selaku penegak Perda telah memberikan tindakan kepada pelaku usaha mini market yang dianggap melanggar aturan.

“Atos ditindak lanjuti saminggon kapengker parantos disidak kang ku Bid Gakda, oge ti kantor Satu Pintu. (Sudah ditindaklanjuti. Minggu kemarin, sudah dilakukan Sidak Kang oleh Bid Gakda, juga dari kantor Satu pintu,” ungkapnya kepada hariankriminal.com melalui pesan Whatshap nya, Minggu (3/11).

Berita Terkait :  Bertemu Bupati, BPJamsostek Madina tawarkan MoU terkait perlindungan sosial Tenaga Kerja

Lanjut Dedeh, untuk sementara pihaknya memantau, ketika 2 surat warning yang telah dilayangkan tidak diindahkan, maka akan ditindak tegas.

“Pada saat itulah kami melakukan tindakan sesuai kapasitas selaku penegak Perda,” tegas Dedeh.

Sebelumnya Sekretaris LSM Manggala Garuda Putih Purwakarta, Cep Rachmat Mulia, menyampaikan, bahwa mini market yang ada di Kabupaten Purwakarta waktu buka operasionalnya lebih dari jam 22:00 Wib , bahkan ada yang sampai 24 jam. Kondisi ini sudah bertentangan dengan Perda Purwakarta Nomor 14/2012.

“Jam buka mini market ada yang lebih dari pukul 22:00 Wib bahkan 24 jam, ini harus ditindak karena telah melanggar Perda Nomor 14/2012, jangan dibiarkan. Bila perlu kenakan sangsi tegas,” ungkapnya, Jumat (2/11) dikantornya Perum Munjuljaya Lama, Purwakarta.

Berita Terkait :  Bupati Madina Perintahkan Instansi Terkait Langsung Lakukan Perbaikan Jembatan Di Desa Tandikek

Didalam Pasal 72, disebutkan setiap orang atau badan yang melangar ketentuan Pasal 21
dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. teguran tertulis
b. pembekuan izin
c. pencabutan izin, dan/atau
d. pembatalan izin. (Red)

Baca Berita Terbaru
SIBOLGA (HK) Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 023 PD 1/ BB dan pengurus melaksanakan
Keterangan foto : Sidang Pidana di PN Madina di pimpin Hakim Deny Riswanto, SH, MH