oleh

SATPOL PP KUDUS BESERTA DINAS TERKAIT TELAH MENDATANGI PT TATA ALULA GRUP

KUDUS, (HK) – Tim Penegakan Perda Satpol PP Kudus dengan didampingi oleh dinas instansi terkait dari PPMTSP kemarin Rabu 24/03/2021 pagi sekitar jam 10.00 wib telah mendatangi kantor PT TATA ALULA GRUP yang beralamat di kecamatan BAE Kudus.

Kedatangan Tim tersebut guna menindak lanjuti informasi yang telah disampaikan oleh awak media ini terkait dugaan pelanggaran izin operasional serta pembayaran pajak reklame yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang distribusi bahan bangunan (semen) dan hasil bumi.

Dari Pantauan awak media di lokasi, kedatangan tim tersebut mengagetkan pihak perusahaan dan tim terpadu telah melakukan interogasi di tempat serta memeriksa dokumen dokumen terkait proses pengajuan perijinan.

Tim terpadu mendapati bahwa ternyata dokumen dokumen tersebut belum lengkap, bahkan Tim sempat menelepon Notaris yang ditunjuk perusahaan untuk segera menyiapkan dokumen yang diperlukan.
Tim terpadu kemudian meminta pihak PT Tata Alula Grup keesokan harinya (hari ini-red) untuk hadir di kantor Satpol PP Kudus guna dimintai keterangan / klarifikasi terkait dugaan pelanggaran yang telah dilakukannya.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Kudus – Jati Solekhah memberikan keterangan kepada awak media bahwa betul Tim Penegakan Perda dan PPMTSP telah mendapati temuan tentang indikasi pelanggaran perusahan tersebut terkait perijinan dan pajak reklame dan besok hari Kamis (25/03/2021) akan dilakukan pemeriksaan klarifikasi untuk mendapatkan keterangan yang lebih detail dari perusahaan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan / klarifikasi tersebut kemudian akan dijadikan dasar untuk mengambil langkah langkah tindak lanjut yang lebih komprehensif,”Ucap Kasatpol PP

Sewaktu ditanyakan tentang tidak diambilnya tindakan di lapangan yaitu berupa penurunan papan nama perusahaan yang belum membayar pajak reklame, Jati Solekah mengatakan bahwa Tim memang belum mengambil tindakan hukum karena harus melalui tahapan pemeriksaan atau klarifikasi terlebih dahulu baru nanti akan ditentukan langkah penindakan yang berikutnya.

” bahwa banyaknya perusahaan yang tidak mengetahui perihal adanya pajak reklame papan nama perusahaan sehingga mereka perlu diberikan sosialisasi agar bisa memahaminya,”ucapnya. (bsa/tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed