Rencananya Bulan April Ini, DPRD Akan Panggil Kadis Pendidikan Madina

oleh -296 views

Madina,(HK) – Persoalan gaji honorer Tenaga  Kerja Sukarela (TKS) yang belum dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Madina masih menjadi perbincangan di kalangan sejumlah aktivis mahasiswa dan LSM di Kabupaten Madina.

Pasalnya, hingga Kamis (19/3/20), gaji ribuan guru honorer TKS tersebut belum juga dibayarkan. Mirisnya lagi, menurut keterangan dari keuangan daerah gaji honorer itu sudah dicairkan ke rekening Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Madina.

Sebelumnya, sejumlah aktivis mahasiswa yang mengatasnamakan diri dari Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GMAK) Madina, sudah pernah berunjuk rasa dengan menggeruduk ruang kerja dari Kadis Pendidikan Madina, perihal untuk meminta kejelasan terkait gaji TKS yang belum dibayarkan tersebut.

Ironisnya, unjuk rasa puluhan mahasiswa itu tak ada mendapat tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan Madina. Anehnya lagi, saat aksi itu Kadis Pendidikan Jamila SH dan Bendahara tak berada di ruang kerjanya.

Hal itu juga yang membuat kordinator aksi Rosyadi Lubis mengaku tambah merasa kesal terhadap Manajemen dari Dinas Pendidikan Madina. 

“Jauh-jauh hari padahal sudah kita layangkan surat pemberitahuan aksi kita ini. Tapi, nggak ada di sini yang berani nanggapinnya. Kadis pun nggak ada di ruang kerjanya,” kesalnya diwawancarai wartawan.

Meski tak mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan, puluhan mahasiswa akhirnya melanjutkan unjuk rasa itu ke kantor DPRD setempat.

Di kantor DPRD, kordinator aksi Rosyadi Lubis bersama Hambali berulang kali dalam orasinya meminta dan mendesak DPRD segera memanggil dan membuat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kadis Pendidikan Madina.

“Kita minta DPRD agar memanggil Kadis Pendidikan terkait persoalan gaji TKS yang belum dibayar ini. Gaji itu hasil dari keringat guru-guru sendiri. Itu kan hak guru kenapa kok belum dibayarkan,” teriak kedua kordinator aksi yang disambut teriakan massa dengan minta copot Kadis Pendidikan Madina.

Saat itu, Ketua Komisi I DPRD Sobir Lubis yang menanggapi massa aksi. Sobir dalam tanggapannya terlebih dulu mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari adik-adik mahasiswa yang menyuarakan persoalan gaji TKS tersebut.

Namun, Sobir meminta agar tembusan surat pernyataan massa aksi juga ditujukan untuk DPRD Madina. Hal itu menurutnya guna untuk mempermudah anggota DPRD dalam melakukan pengawasan dan melaksanakan tugas menyelesaikan persoalan gaji TKS yang dituntut oleh massa aksi.

“Saya lihat di sini, tembusan ke DPRD nggak ada dibuat. Saya minta agar adik-adik buat biar lebih tajam lagi. Iya, saya tau aksi ini, surat pemberitahuannya pun sudah saya lihat. Tadi, Ketua DPRD minta saya nanggapin adik-adik,” kata Sobir  menanggapi.

Namun ironisnya, hingga kini anggota DPRD Madina baik melalui Komisi I yang membidangi dan Mitra dari Dinas Pendidikan, belum pernah sama sekali diketahui memanggil dan menggelar RDP bersama pihak Dinas Pendidikan untuk persoalan gaji ribuan TKS yang belum dibayarkan itu.

Ketua Komisi I DPRD Madina Sobir Lubis yang di konfirmasi wartawan terkait apakah ada rencana dari DPRD untuk memanggil pihak Dinas Pendidikan menjawab ada rencana untuk memanggil.

Sobir mengaku dalam keterangannya masih ada kegiatan dari anggota DPRD. Ia menerangkan bahwa Bulan April nanti akan direncanakan memanggil pihak Dinas Pendidikan mengenai persoalan gaji TKS tersebut.

“Ada rencana untuk memanggil, mungkin di Bulan April nanti, sekarang masih ada kegitan kita,” ujarnya menanggapi wartawan melalui selulernya Kamis (19/3/20) sore.

Terpisah, Ketua LSM Garda Inti DPP Kabupaten Madina Rustam Efendi mengaku kecewa atas sikap DPRD dalam menyelesaikan persoalan gaji ribuan TKS tersebut. 

Rustam meminta agar DPRD jangan menunda-nunda lagi dan secepatnya memanggil pihak dari Dinas Pendidikan. 

“Soal gaji TKS ini sudah lama jadi perbincangan masyarakat. Mahasiswa pun sudah menyuarakan lewat aksi unjuk rasanya. Kok, anggota DPRD kita ini tampaknya saya lihat nggak serius mau menyelesaikan persoalan TKS ini,” tukasnya. (Harahap)