oleh

Rakyat Peduli Pemilu Minta Transparansi Anggaran Pilkada

 

KARAWANG / HK JABAR –Dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Karawang Tahun 2020 tak hanya diwarnai oleh persaingan Pasangan Calon (Paslon) beserta para pendukungnya saja dalam meraih simpati masyarakat.

Perhatian pihak – pihak yang netral, artinya tidak menentukan dukungan kepada Paslon lebih banyak terfokus pada kinerja pihak penyelenggara seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang oknum penyelenggara, yaitu Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Purwasari pasca beredarnya photo dan video pelantikan FR selaku Ketua Panwascam Kecamatan Purwasari sebagai anggota Organisasi Kemasyarakatan yang sudah dengan jelas mendeklarasikan mendukung salah satu Paslon akhirnya dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu Karawang.

Setelah Bawaslu yang menjadi sorotan, kali ini giliran KPU Karawang, Rakyat Peduli Pemilu (RPP), Zaelani Akbar selaku koordinator RPP mengutarakan, besarnya anggaran pelaksanaan Pilkada tahun ini sangat signifikan.

Pasalnya, selain untuk kebutuhan pokok kegiatan Pilkada, mulai dari tahapan demi tahapan sampai dengan hari pemungutan suara, Pilkada dalam kondisi masih dibayang – bayangi Pandemik Covid – 19 atau Wabah Virus Corona, mengharuskan ada biaya tambahan untuk Alat Pelindung Diri (APD).

Zaelani juga menjelaskan jika sebelumnya kebutuhan untuk menggelar Pilkada sebesar Rp 74,6 miliar, tapi saat Pandemik Corona ini, naik di kisaran Rp 100 miliar. Kenaikannya pun lumayan signifikan, yakni sebesar 25%.”,

“Untuk itu, RPP berencana akan melakukan audiensi, atau bila diperlukan, kami akan melakukan aksi unjuk rasa secara damai untuk menyampaikan aspirasi. Agar KPU Karawang bisa setransparan mungkin dalam penggunaan anggaran.”, terangnya.

“Ketika bicara anggaran, tentu bicara proses pengadaan barang dan jasa. Kami selaku masyarakat tidak menginginkan adanya permasalahan yang pernah terjadi seperti Pilakda Tahun 2015 lalu. Sehingga ada dua pihak yang harus divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.”, ulas Zaelani.

“Keduanya terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang bersifat merugikan keuangan Negara dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Pilkada Tahun 2015.”, Katanya.
Minggu, (25/10/2020).

“Apa lagi sekarang anggaran begitu besarnya, hal – hal yang pernah terjadi bisa saja terulang? Selain kami selaku masyarakat tidak mengkehendaki ada uang rakyat yang disalah gunakan. Perbuatan Tipikor seperti itu akan semakin mengikis kepercayaan publik terhadap penyepenggara Pemilu.”, tandas Zaelani.

“Untuk waktu, kami belum bisa memastikan. Karena kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya, sebab dalam situasi Pandemik seperti sekarang ini dalam menggelar audiensi, apa lagi aksi unjuk rasa. Selain harus membuat pemberitahuan kepada pihak Kepolisian, dibutuhkan juga izin dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid – 19.”, Pungkasnya. (Aep/Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed