oleh

Projo Jabar dan KNPI Purwakarta Soroti Projek di PJB Cirata dan BPWC

 

PURWAKARTA | HK JABAR – Dua organisasi besar di negeri ini, Projo Jawa Barat (Jabar) dan KNPI Purwakarta, memantau pelaksanaan pekerjaan di. Pembangkit Listrik Jawa dan Bali (PJB) serta Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) karena diduga terjadi praktik KKN dan memonopoli proses lelang.

Informasi yang diterima di perusahaan tersebut diduga tidak transparan dalam proses lelang juga terkesan menutup nuyutupi adanya projek.

Baik Projo maupun KNPI menyoroti soal amanat UU Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, seakn diabaikan.

Selain itu, diduga
pelaksanaan proyek di PT PJB Cirata, ada unsur monopoli dan KKN sehingga pemenangnya diragukan. Pelaksanaan projek tidak ada papan informasi sebagaimna amanat UU Informasi publik, UU Jasa Kontruksi dan Kepres Nomor 54.

Ketua DPD Projo Jawa Barat, Djoni Suherman, Jumat (6/11) mengatakan
bahwa setiap projek mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pengawasan harus dilaporkan secara terbuka untuk umum.

Sebagaimana dalam perihal pertanggungjawaban di
Pasal 28
bahwa Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada
Presiden dan menyampaikan laporan tentang
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Kemudian Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada
gubernur dan menyampaikan laporan tentang
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang
bersangkutan.

Sedangkan Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab
kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan
tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/
kota yang bersangkutan.

Kemudian yang sangat penting adalah
laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat
terbuka untuk umum.

Untuk itu, Projo Jawa Barat, akan mengawasi dan melaksanakan kontrol program pemerintah yang dikelola oleh BUMN. “Karena Projo adalah garda terdepan mengawal program pemerintah atau presiden yang merupakan pembina langsung Projo”tegas Djoni.

Lain hal dikatkan pengurus KNPI Kabupaten Purwakarta, Dani, pelaksanaan projek di PJB maupun BPWC harus dikontrol karena diduga undur KKN nya kental sehingga pada ttrannpelaksanaan tidak transparan.

Ini dibuktikan dengan satu perusahaan dapat 2 paket di tempat yang sama dari Unit Pembangkitan (UP) Cirata
Selain di UP Cirata, lanjutnya perusahaan tersebut dapat paket juga di Badan Pengelola Waduk Cirata ( BPWC)).

“Pekerjaan itu, kinformasinya nilainya sebesar Rp 960 juta,” kata Dani seraya menyebutkan, proyek sebesar itu harusnya tranfaran agar masyarakat tahu pake papan proyeknya. Ini tidak ada.
Ia mengharapkannya, agar pihak kepolisaan melakukan penyelidikan tentang adanya kejanggalan tersebut.

Ia pun mengingatkan agar pihak PT PJB setiap ada lelang mengundang Asosiasi setempat. Pengusaha lokal ada di Kabuoten Purwakarta, yang sama ingin hidup menjadi pelaku usah di derahnya sendiri.

Bahwa masyarakat wajib tahu dan mendapat pelayanan informasi kalau tidak, ada sangsinya.

Sebagaimna dilansir media jabarexposeraya.com, Ade Manon yang mengaku pengawas atau mandor perusahaan PT tersebut mengakui bahwa perusahaannya mendapatkan paket dengan nilai miliaran rupiah.

Menyinggung tidak pernah pakai papan proyek ini kan bukan proyek pusat atau APBD ini dananya murni dari PT PJB.
Ia juga membantah di bilang ada dugaan monopoli atau adanya KKN.

” Pengikut lelangnya ada 7 perusahaan, kita menang mungkin dari hasil verifikasi dan penawaran PT kita yang di anggap pas jadi pemenang nya” tegasnya.

Menanggapi pernyataan Ade Manon, menurut Dani, Jumat (6/11) mengatakan bahwa pernyataan Ade Manon tidak faham dan menyesatkan karena UU Informasi Publik, mengatur itu yang wajib dilaksanakan.
(Asyah)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed