oleh

PKS, Demokrat dan Gerindra Terima Ratusan Mahasiswa Madina Tolak UU Cipta Kerja

PANYABUNGAN (HK) – Gelombang unjuk rasa mahasiswa untuk menolak Undang Undang Omnibus Law yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu minus PKS dan Demokrat terus bergulir di sejumlah wilayah di NKRI ini.

Seperti di Kabupaten Mandailing Natal sudah dua hari ini berjalan aksi demo tolak UU Omnibus Law (UU Cipta Kerja), Jumat (09/10/2020) Sekitar 600 mahasiswa ujunkrasa di DPRD Mandailing Natal (Madina), Sumut, menolak UU Cipta Kerja yang diterima oleh anggota DPRD Madina dari Fraksi PKS, Demokrat dan Gerindra.

Unjukrasa berjalan damai yang berlansung sejak pukul 10.00 WIB. Mereka mendesak DPRD Madina menyurati DPR RI bahwa masyarakat Madina menolak undang-undang tersebut tanpa ada alasan.

Mahasiswa berasal dari gabungan Dema Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri(Stain) Madina Mandailing Natal(Madina), organisasi Cipayung Plus Madina terdiri dari PMII,HMI,IMM dan IM3.

“Kami ini datang ke Rumah Rakyat ini untuk menyampaikan aspirasi kami terkait penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang mengandung kerugian untuk masyarakat, kami menolak undang-undang tersebut tanpa syarat” kata Budi Santoso, presiden Pema STSIN yang juga kordinator aksi.

“Kalian adalah wakil rakyat, kalian wajib menyampaikankan aspirasi ini kepada pimpinan di Pusat bahwa Madina menyatakan undang-undang tersebut haram, kami berharap kita sepakat pak dewan kami” tuturnya.

Sekitar 1 jam aksi berlangsung di halaman DPRD. Wakil Ketua DPRD Madina dari Fraksi Partai Demokrat, Harminsyah Batubara serta anggota DPRD dari PKS dan Gerindra mempersilahkan mahasiswa memasuki ruang paripurna.

Dihadapan mahasiswa, Harminsyah Batubara bersama anggota DPRD yang ada menegaskan bahwa sejak dari awal Partai Demokrat dan juga PKS tidak setuju dengan Undang-undang Omnibus Law yang disahkan DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020.

DPRD Madina pada prinsipnya bersedia menyurati pusat melanjuti aspirasi mahasiswa.

“Perlu saya sampaikan bahwa anggota DPRD yang hadir pada hari ini mewakili seluruh anggota DPRD Madina. Terkait dengan aspirasi mahasiswa kami juga tidak sepakat baik secara pribadi maupun secara kepartaian. Kami sebenarnya menolak dengan tegas. Namun perlu saya sampaikan bahwa kewenangan UU Cipta Kerja ini ada di Pusat, wewenang kami di daerah cuman bisa melayangkan surat menolak Omnibuslaw, kami berjanji hari ini kami akan langsung menyurati tindak lanjut tembusan untuk DPR RI dan Presiden,” ujar Harminsyah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS Ahmad Budiman Borotan bahwa PKS akan tetap solit bersama masyarakat untuk berjuang dan menuntut peresiden mengeluarkan perpu pengganti undang undang cipta kerja.

“Sejak semalam sudah kami sampaikan bahwa PKS akan tetap solit dan berjuang bersama masyarakat mendesak Peresiden Joko Widodo mengeluarkan perpu pengganti undang undang cipta kerja yang sudah disahkan pada tanggal 05 Oktober 2020 yang lalu, dan kita dari Fraksi PKS akan siap mendukung agar DPRD Madina membuat surat kepada Peresiden dan DPR RI,” tegas Budiman.

 

Peliput : Maradotang

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed