oleh

Pemdes Bobojong: Bongkar bangunan di atas tanah milik desa

CIANJUR – Pembongkaran bangunan rumah hunian,kontrakan,kios,warung dan pertokoan di atas tanah Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur sudah sesuai prosedur dan peraturan Desa,” unkap Suwandi Kepala Desa Bobojong kepada awak media di lokasi Pembongkaran, Jumat (02/04/2020).

Lebih jauh Ia menjelaskan
Keberadaan bangunan di atas tanah Desa ini tidak sesuai peruntukannya dan dinilai kumuh tak beraturan.kalau tidak kita dibereskan sekarang mau sampai kapan.

Dari sekian banyak penghuni hanya 4 bangunan yang bayar ke pemerintah Desa selainnya saya tak tahu.padahal mengenai hal ini sudah diatur dalam perdes Desa Bobojong bahwa yang menghuni tanah desa tersebut harus ada izin tertulis dari pihak Pemerintah Desa ada uang yang harus masuk ke pemerintah Desa sebagai pendapatan Desa sebesar Dua Ribu Rupiah permeter.

Pada kenyataannya banyak yang mendiami tanah tersebut gak jelas aturannya.

Mengenai pembongkaran ini saya sudah layangkan surat peringatan sebanyak 3 kali dari bulan februari Samapi maret 2021. Pihak Kami tidak serta merta membongkar begitu saja.namun bagi yang tetap membandel tidak mau pindah pihak pemdes akan segera membereskan bangunan yang masih mendiami tanah desa tersebut.

Seirama dengan pernyataan Kades, Evi Nurmayanvi ketua BPD Desa Bobojong menuturkan bahwa sejak 2018 sudah ada rencana membangun gedung serbaguna di atas tanah tessbut berdasarkan hasil Musrenbang. Kemudian menurut Ia dua bulan sebelum penertiban sudah dihimbau kepada warga yang ingin terus mendiami tanah tersebut agar memperpanjang izin Kepada pihak Pemerintah Desa.jadi jangan salahkan kami kalau sekarang ditertibkan.

Hadir dalam pembongkaran tersebut jajaran pemerintah Desa Bobojong, BPD, kepala Dusun Babinkamtibmas dan PLN Mande.

Menyoal dua bangunan yang tersisa Kades Bobojong menjelaskan bahwa kami bukan tebang pilih dalam hal ini, akan tetapi yang dua bangunan tersebut yaitu yang dihuni Bu Sahim sama kang Ludi mereka dua bulan sebelum pembongkaran telah kooperatif memperpanjang ke pihak Pemerintah Desa.Jadi kalau kami membongkar justru kami yang salah.karena melanggar perjanajian atau wanprestasi.

Saat dikonfirmasi Ludi membenarkan hal itu bahwa pihaknya secara langsung kontrak dengan pemdes.

“Tidaktahu kalau dengan yang lain,” pungkasnya. (Suhandi)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed