oleh

Pasca Pilkades Karawang 2021, Nasib Perangkat Desa Berada Di Ujung Tanduk

Poto Ilustrasi .

KARAWANG, Pilkades Serentak 177 Desa di Kabupaten Karawang, sudah selesai dilaksanakan. Baik calon Incumbent maupun Non Incumbent terpilih, saat ini tentunya sedang menyusun atau mempersiapkan komposisi kepegawaian dalam membantu Kades terpilih untuk melaksanakan tugasnya nanti.

Sebut saja Perangkat Desa, adalah bagian dari salah satu unsur Pegawai dalam roda Pemerintahan Desa. Kini, sebagian besar para Perangkat Desa bertanya-tanya mengenai kepastian nasib mereka nantinya, apakah mereka masih dipekerjakan atau malah diberhentikan oleh Kades terpilih.

Hal tersebut itulah yang sekarang muncul, kepastian nasib Perangkat Desa saat ini masih dipertanyakan. Bagi Kades Incumbent yang terpilih kembali, mungkin Perangkat Desa tersebut nasibnya boleh dikatakan aman. Tapi bagaimana jika Kades terpilihnya adalah bukan incumbent, kemungkinan besar Perangkat Desa yang lama akan diberhentikan, digantikan dengan orang baru, yang notabene mereka adalah tadinya merupakan tim sukses Kades terpilih sekarang.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari beberapa Narasumber Perangkat Desa yang berhasil dijumpai oleh awak media pada Rabu (24/3/2021). mengatakan, bahwa mereka sudah menjalankan instruksi Netralitas sesuai Surat Edaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Karawang Nomor 1411/09/Pemdes tanggal 06 Januari 2021 Perihal Netralitas Perangkat Desa dan Anggota BPD dalam Pilkades Serentak Gelombang II di Kabupaten Karawang 2021.

“Dari DPMD menegaskan harus Netralitas dijaga, kondisi sekarang kami sudah Netral. Nasib kami sekarang seperti apa Pak DPMD, dan bagaimana ke depannya ?,” kata Perangkat Desa yang tidak mau disebutkan identitasnya.

Diperkuat oleh salah seorang Ketua BPD di Desa yang sama menegaskan, bahwa dirinya akan melayangkan surat kepada Camat, perihal permohonan Perangkat Desa yang ada di Desanya, agar tetap dipertahankan umtum.tetap bekerja.

“Kami dari BPD akan melayangkan surat kepada Camat perihal permohonan Perangkat Desa agar dipertahankan untuk tetap bekerja, walaupun Kepala Desa sudah berganti orang,” ungkap Ketua BPD yang sama tidak mau disebutkan identitasnya.

Menanggapi hal tersebut, Camat Kecamatan Kutawaluya Drs. Rohman, M.Si., yang berhasil di konfirmasi melalui sambungan telpon seluler menyampaikan tanggapannya terkait permasalahan tersebut, dirinya menghimbau agar Kades terpilih bisa memilah secara efektif dan selektif Perangkat Desa mana yang bagus kinerjanya.

“Ya, himbauan saya mah, kami selaku dari Kecamatan, walaupun itu hak prerogratifnya Pak Kades, mohon sih untuk yang benar-benar efektif, bagus kerjanya untuk tidak dirubah atau diganti, seperti itu,” himbau pria yang sekaligus menjadi Plt Camat Rawamerta ini.

Terkait Surat Edaran dari DPMD Karawang tersebut, diperkuat lagi dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 141/1723/DPMD tanggal 24 Maret 2021 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Surat Edaran Sekretaris Daerah tersebut berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 140/1682/SJ tanggal 2 Maret 2021 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Surat Menteri Dalam Negeri itu dalam point 5 huruf (e) menerangkan, Memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 26 ayat (4) huruf c dan pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (one)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed