oleh

Kuat Dugaan Inspektorat dan Kades Kong Kalikong, Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Huta Padang Pakantan Terindikasi Korupsi

Ket Foto: Jembatan gantung desa Huta Padang kec Pakantan kab Mandailing Natal yang diduga kuat ada pengurangan volume fisik.

PANYABUNGAN (HK) – Sejatinya program Dana Desa tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan perbaikan infrasruktur juga meningkatkan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, namun realitanya jauh dari yang diharapkan.

Pantauan awak media baru baru ini di desa Huta Padang Kec Pakantan Kabupaten Mandailing Natal, kegiatan pembangunan Jembatan Gantung dengan alokasi anggaran Rp 242.990.000,- patut diduga telah terjadi penyelewengan anggaran karena diduga tidak sesuai dengan desain dan RAB. Dimana dalam RAB tersebut lebar lantai plat jembatan tertulis 1,5 meter, sementara realita di lapangan hanya dibuat 1 meter, yang secara otomatis apabila lebar lantai plat besi berkurang, pasti panjang gelagar melintang juga berkurang volumenya, dan tiang pilon juga pondasinya dapat dipastikan volumenya berkurang, dan sudah pasti anggarannya berkurang dari dana yang dialokasikan sebelumnya.

Sangat disesalkan, saat awak media beberapa kali menghubungi Parluhutan selalu kepala desa Huta padang untuk mempertanyakan hal tersebut via seluler tapi tidak ada jawaban. Awak media berlanjut ke inspektorat kabupaten Mandailing Natal selaku instansi pemerintah yang punya kuasa mengaudit penggunaan Anggaran, dan pihak inspektorat menyarankan membuat surat pengaduan resmi agar dapat di tindak lanjuti, demikian sahut dari Parmonangan hutasuhut selaku sekretaris di inspektorat yang dijumpai langsung di kantornya tgl 16 September 2020 lalu, dan dua hari setelah itu yaitu tgl 18 September surat pengaduan telah diterima oleh inspektorat.

Sangat disesalkan lagi, setelah dikonfirmasi ulang via seluler tgl 21 September dan tgl 1 Oktober 2020, terkait tindak lanjut surat pengaduan tersebut, Parmonangan Hutasuhut selaku sekretaris di Inspektorat kabupaten Mandailing Natal tidak memberikan jawaban.

Patut diduga oknum inspektorat ada “main” dengan oknum kepala desa,karena alasan apa oknum inspektorat tidak memberikan jawaban ?  sementara sebelumnya oknum inspektorat menyarankan agar dibuat surat pengaduan resmi, namun setelah dibuat pengaduan,malah tidak ada juga jawaban.

Samsudin Nasution Ketua DPD FKI 1 kabupaten Mandailing Natal yang dimintai pendapatnya terkait hal ini mengatakan “kalau memang ada indikasi penyelewengan Dana desa, kita juga meminta agar aparat terkait menindak lanjutinya, karena penggunaan Dana desa harus transparan dan tepat sasaran, tepat guna” sebutnya.

“Aparat terkait diminta agar mengaudit dan memeriksa penggunaan dana desa di desa Huta padang Kec Pakantan agar masyarakat tidak kecewa dalam mencicipi dana yang telah dikucurkan pemerintah dengan nilai anggaran yang begitu besar, jika ada indikasi pejabat inspektorat bermain, sebaiknya itu dicopot” sebutnya.

Pembuat Berita : Maradotang

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed