oleh

BPC Serikat Buruh Merdeka Indonesia Paluta Menolak Keras Omnibus Law

Palura, (HK) – Ketua Badan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Merdeka Indonesia (SBMI) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) kecewa atas keputusan DPR-RI dan pemerintah atas mengesahkan  undang undang Omnibus Law yang diduga sangat berdampak besar bagi para buruh di negara Indonesia.

Hal ini di ungkapkan Berlin Siregar selaku ketua SBMI Padanglawas Utara (Paluta) pada media hariankriminal.com saat adakan temu ramah di kantornya yakni di Jalan Sisinga mangaraja Km 3 Gunung tua, Rabu Petang (07/10/2020).

Dalam kesempatan itu Berlin siregar menyebutkan SBMI cabang Padang Lawas Utara menolak keras pengesahan undang undang Omnibus law oleh pemerintah bersama DPR RI baru baru ini.

“Kami dari Badan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Merdeka Indonesia (BPC SBMI) Kabupaten Padang Lawas Utara menyataan sikap menolak keras rancangan undang undang Omnibus Law yang saat ini sudah disahkan dan rancangan undang undang cipta kerja yang banyak mengkebiri hak hak buruh yang telah ada sebelumnya di dalam undang undang ketenaga kerjaan No 13 Tahun 2003” sebutnya.

Tambah nya lagi, bahwa  Penetapan UMK (Upah Minimun Kab/Kota) Bersyarat dan Penghapusan UMSK (Upah Minimum Sektor Kab/Kota), Pengurangan Nilai Pesangon, PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau kontrak seumur hidup dan tidak ada batas waktu kontrak, Autsourcing seumur hidup tampa batas batas jenis pekerjaan yang boleh di auccorcingkan, Waktu kerja yang eksploitatif, Hak cuti hilang dan hak upah atas cuti, Karena karyawan kontrak dan autsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi mereka hilang.

Maka dari itu kami dari Pengurus Pusat Sumatra Utara dan Pengurus BPC SBMI kabupaten Padang Lawas Utara meminta kepada pemerintah agar RUU Cipta Kerja  dikeluarkan dari Omnibus Law dan mengembalikan UU NO 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan seperti semula.

Menurut nya, dengan diberlakukannya RUU Omnibuslaw Cipta Kerja maka  dengan sangat gampang para pengusaha menggonta ganti pekerjanya sesuai dengan keinginan dia ( pengusaha ) sebab tidak ada pesangon yang dibayarkan jika pekerja tersebut belum mempunyai masa kerja 3 tahun, bayangkan peluang ini dapat dimanfaatkan oleh pengusaha mengkontrak hanya mungkin dibawah 3 tahun agar pesangon tidak dapat dibayarkan sesuai peraturan Cipta Kerja . Ditengah situasi pandemi seperti sekarang ini, hendaknya Pemerintah fokuslah dalam penanganan Virus Covid 19 yang nota benenya telah banyak merenggut korban jiwa masyarakat Indonesia. (Willy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed