oleh

Kapolresta dan Dandim Sosialisasi Maklumat Kapolri Kepada Empat Paslon Wali Kota Mataram

Mataram (HK). Polresta Mataram bersama Dandim mensosialisasikan maklumat Kapolri, Jenderal Polisi Idham Azis di masa Pilkada serentak. Maklumat Kapolri bernomor Mak/3/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2020.

Kapolresta Mataram, Kombes Pol Guntur Herditrianto bersama Komandan Kodim (Dandim) 1606/Lobar, Kolonel ARM Gunawan langsung mendatangi empat perwakilan pasangan calon (Paslon) yang akan bertarung di Pilkada Kota Mataram untuk mensosialisasikan maklumat Kapolri tersebut.

“Meminta kepada paslon dan pendukungnya untuk menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan seluruh kegiatan tahapan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan. Bertujuan agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan semaksimal mungkin’’, ungkap Kapolresta.

Keempat paslon langsung menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan dan mematuhi isi yang tertuang dalam Maklumat Kapolri. Maklumat Kapolri Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, yakni ,
1. Pemilihan Kepala Daerah 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru, dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat:
a. Dalam pelaksanaan pemilihan 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.
b. Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
c. Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.
d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian di sampaikan sebagai upaya penegakan dan penerapan protokol kesehatan selama pandemi covid19.(IBN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed