Galian C, Aswin Parinduri : Kami Sudah Memiliki Izin OP, Perizinan Sumut :Kami Belum Ada Mengeluarkan Izin OP, Hanya Izin Eksplorasi Yang Kami Keluarkan

oleh -175 views

Madina, (HK) – Galin C ‘Milik Aswin Parinduri’ yang berlokasi di Desa Tambang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara diduga belum memiliki izin operasional (SIUP OP). Namun sudah beroperasi.

Padahal, H. Aswin Parinduri diketahui sebagai Balon Wakil Bupati Mandailing Natal yang berpasangan dengan Drs H. Dahlan Hasan Nasution yang kini sudah mendapat rekomendasi dari Partai. Seharusnya sebagai pemimpin harus taat terhadap peraturan dan UU yang berlaku di NKRI ini.

Poto Isimewah H. Aswin Parinduri Balon Wakil Bupati Mandailing Natal

Galin C ‘Milik Aswin Parinduri’ di duga tidak memiliki izin disaat hariankriminal.com melakukan konfirmasi kepada Aswin Parinduri, Aswin Parinduri selaku Balon Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal hanya bisa menunjukkan izin Eksplorasi pada Selasa (24/3/2020).

Lebih lanjut, Aswin juga mengklaim bahwa perusahaannya sudah memiliki izin galian c, namun belum bisa ia tunjukkan karena izin tersebut masih ada di Medan.

“Izin kita sudah keluar, tapi masih di medan, karena ada wabah Virus Corona kita belum bisa mengambilnya,”kata Aswin.

Aswin juga mengatakan waktu di konfirmasi lewat selulernya ia akan menunjukkan izinnya kalau sudah ada, dan Aswin tidak bisa memberikan waktunya kapan izin itu di tunjukkan pada media harian kriminal.com.

“Nanti kalo izinnya sudah ada akan saya tunjukkan pada adinda,”Ucap Aswin lewat selulernya.

Kabid Perizinan Sumatera Utara Mustapa saat di konfirmasi hariankriminal.com, Kamis (26/3) lewat TLP selulernya mengatakan, Bahwa KPTSP Provinsi Sumatera Utara belum ada mengeluarkan izin operasional (SIUP OP) PT Karya Muda Nasional yang berlokasi di Desa Tambang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Namun masih izin Eksplorasi yang masih di keluarkan.

“Kami belum ada mengeluarkan izin Operasional PT Karya Muda Nasional, yang kami keluarkan baru izin Eksplorasinya, Kalo masih izin Eksplorasi yang di keluarkan PT Karya Muda Nasional belum bisa melakukan aktivitas pertambangan,”Kata Mustapa.

Sekretaris DPD Pemuda Lira Madina, Liansah Rangkuti saat dimintai tanggapannya terkait Galin C yang tidak memiliki izin operasional mengatakan, ia sudah membaca berita hariankriminal.com beberapa jam ini membuat ia geram, karena adanya galian C di Madina yang sudah beroperasi sekian lama yang diduga masih belum memiliki izin operasional.

“Permaslahan ini tidak bisa didiamkan, bahkan dirinya meminta agar Kapolda Sumut ( Satya Bhakti Polda Sumut) segera turun kebawah untuk melakukan cek ini ricek kelapangan,”kata liansyah Rangkuti.

Karena menurut Liansyah, produksinya perusahaan yang menggunakan galian C harus memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

“Harapan saya penegak hukum baik dari Polda Sumut untuk turun kebawah melihat kondisi lapangan, jika bersalah segera dilakukan tindakan yang sesuai hukum yang berlaku, karena izin produksi perushaan itu harus memiliki izin lingkungan UPL-UKL,” ujarnya.

Bahkan ia sangat menegaskan kepada penegak hukum seperti Polda Sumut untuk mengambil sikap tindakan reaksi cepat (TRC) kepada para perusahaan yang diduga tidak memiliki Izin Galian C di Madina ini.

“Saya minta dan saya tegaskan bahwa kapolda Sumut sesegera mungkin untuk menertibkan para perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki Izin galian C dikabupaten Madian dan melakukan tindakan reaksi cepat untuk semua perusahaan yang belum meiliki izin producksi dan sebagainya,” pintanya

Tanggapan lain di lontarkan oleh Sekretaris Komunitas Aktivis Muda Indonesia Kabupaten Mandailing Natal Aspuddin Lubis, S.Pd Mendesak penegak hukum agar di tegakkan Supremasi Hukum Dibumi Gordang sambilan terkait perusahaan perusahaan galian C yang beroperasi tanpa mengantongi SIUP OP.

“Sesuai amanat UUD 1945 pasal 33 Bumi dan air segala yang terkadung didalamnya adalah milik Negara tentu kalau ada yang ingin mengkelolahnya harus mengantongi izin terlebih dahulu. Jika tidak mengantongin izin bisa terjerat hukum,”Kata Aspuddin.