oleh

Gakumdu Diminta Selidiki Aktor Intelektual Terjadinya PSU di Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur Madina

PANYABUNGAN (HK) – Tercatat dalam sejarah Desa Huta Tinggi sudah dua kali dilaksanakan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dimana pada pelaksanaan Pemilu yang lewat juga dilaksanakan PSU, pada Pilkada Madina Tahun ini kejadian serupa terjadi lagi, sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Dimana dasar dilaksanakannya PSU tersebut diduga adanya masyarakat yang melaksanakan pencoblosan lebih dari satu kali, untuk itu Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madina melaksanakan PSU di TPS satu Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan pada pelaksanaan Pilkada Madina Tahun 2020 ini.

Iskandar Hasibuan salah seorang Politisi di Kabupaten Mandailing Natal yang dimintai tanggapannya terkait sudah dua kalinya pelaksanaan PSU di Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan mengatakan bahwa sudah sewajarnya pihak Gakumdu melaksanakan penyelidikan terhadap kasus ini karena ini sudah jelas jelas melanggar PKPU sebagai payung hukum pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu.

“Tidak akan mungkin hal seperti ini terjadi kalau tidak aktor intelektualnya, karena menurut hemat saya pasti ada aktor intelektual di belakangnya, karena pada pemilu yang lalu juga terjadi dan sekarang ini dalam pesta demokrasi Pilkada 2020 ini juga kembali terjadi dan motornya juga sama,” ujar Iskandar Hasibuan.

Lebih lanjut mantan anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal tersebut menyampaikan bahwa kejadian seruoa sudah dua kali berturut turut namun tidak ada tindakan oleh Gakumdu Madina, untuk itu sudah sewajarnya Gakumdu melakukan penyelidikan ataupun membentuk tim independen menyelidiki kasus ini.

“Kalau Gakumdu tidak secepatnya melakukan penyelidikan ataupun membentuk tim independen dalam kasus ini, maka nama Kabupatrn Mandailing Natal akan rusak di dalam prlaksanaan demokrasi, untuk itu sekali lagi saya berharap adanya tindakan dari Gakumdu,” jelas Iskandar.

Iskandar Hasibuan juga menjelaskan bahwa kalaupun sudah dilaksanakan PSU di Desa Huta Tinggi bukan menyelesaikan ataupun menghilangkan hukum yang ada, tentu harus dicari aktor intelektual kejadian ini.

“Demi terwujudnya Pesta Demokrasi yang baik di Kabupaten Madina ini dan juga agar tidak ada saling tuding di antara Paslon maupun pendukungnya, kasus ini harus secepatnya di ungkap sehingga tidak menjadi bias di kemudian hari,” akhiri Iskandar Hasibuan.

Sementara di tempat terpisah salah seorang masyarakat Parlaungan Nasution mengatakan bahwa ini menandakan tidak bekerjanya Bawaslu Madina, karena personil mereka ada mulai dari tingkat Kabupaten hingga tingkat TPS.

“Apa sebenarnya pungsi panwas dan bagaimana pengawasan aparat desa dan kecamatan, aparat penegak hukum harus bertindak ini diduga sudah merupakan kesengajaan pidana, juga berdasarkan informasi masih ada lagi kasus yang sama di desa lain pawas sepertinya tutup mata,” sebutnya.

Peliput :Maradotang

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed