oleh

Dihadapan Mahasiswa Fraksi PKS DPRD Madina Tegas Tolak UU Omnibus Law

Fhoto : Tiga orang anggota DPRD Madina dari Fraksi PKS duduk bersama mahasiswa ketika menyambut mahasiswa menolak UU Cipta Kerja (UU Omnibus Law), Kamis (08/10/2020).

PANYABUNGAN (HK) – Sejumlah elemen mahasiswa di Kabupatrn Mandailing Natal melaksanakan demonstran di depan Gedung DPRD Kabupaten Mandailing Natal untuk menolak penetapan UU Omnibus Law, Kamis (08/10/2020).

Sejumlah mahasiswa tersebut menuntut agar Lembaga DPRD Kabupaten Mandailing Natal ikut serta untuk menolak pengesahan UU Omnibus Law yang disahkan oleh DPR RI tengah malam beberapa waktu yang lalu, karena dianggap menyengsarakan masyarakat dan buruh yang ada di negara ini.

Kedatangan sejumlah mahasiswa ke lembaga DPRD Madina tersebut hanya disambut oleh anggota DPRD dari Fraksi PKS, sementara anggota DPRD lainnya tidak ada terlihat di hadapan para pedemo, dimana dalam kesempatan tersebut ketua Fraksi PKS dengan tegas menyatakan menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law) tersebut.

“Kita dari Fraksi PKS di DPRD Kabupaten Mandailing Natal ini secara tegas mengatakan menolak disahkannya UU Omnibus Law tersebut, karena PKS tidak akan mau mengkhianati masyarakat,” kata Budiman Borotan Ketua Fraksi PKS.

Pada perinsipnya kita dari Fraksi PKS madina tetap konsisten untuk menolak UU Cipta kerja (Omnibus law) dan akan terus bersama rakyat untuk memperjuangkan pencabutan undang undang tersebut, karena kita memandang akan menyengsarakan masyarakat di masa yang akan datang.

“Kami dari Fraksi PKS Madina tetap konsisten bersama rakyat, bersama mahasiswa, bersama para buruh untuk menolak UU Cipta Kerja karena ada beberapa pasal tidak kita inginkan dan sangat merugikan para buruh dan para pekerja, justru UU itu akan menguntungkan para pemodal inspestor asing maupun aseng,” tegas Budiman di hadapan para mahasiswa.

Dari awal pembahasan UU Cipta Kerja (omnibus law) melalui kawan2 dari DPR RI fraksi PKS sudah menolak untuk dibahas, namun akibat dari kurangnya dukungan dari anggota DPR lainnya, sehingga Undang Undang tersebut tetap di sahkan.

“Seperti kita ketahui di DPR RI yang tidak setuju dalam pengesahan UU tersebut adalah PKS dan Demokrat. Meskipun demikian kita dari Fraksi PKS di daerah maupun di DPR RI masih tetap berjuang bersama rakyat agar Presiden RI mengeluarkan Perpu dan mencabut UU Cipta Kerja tersebut,” akhiri Budiman.

Dalam pernyataan sikapnya sejumlah mahasiswa yang dikordinir ada di Mandailing Natal menuntut RUU cipta kerja Omnibus Law yang dilaksanakan pada sidang paripurna DPR RI 5 oktober 2020 yang lalu di Senayan, mahasiswa mencium aroma persekongkolan, tidak terbuka, dan menghianati kehendak rakyat untuk menolak RUU cipta kerja.

Mahasiswa mendesak kepada Partai politik untuk bertaubat nasional dan meminta maaf atas penghianatan kepada kehendak berbagai elemen masyarakat yang menolak revisi UUD cipta kerja.

Meminta pemerintah untuk meminta maaf dan segera mengeluarkan perpu untuk pencabutan cipta kerja Omnibus Law

Menuntut kepada Presiden Ir Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu untuk pencabutan UUD cipta kerja

Menuntut transfaransi dari pemerintah pusat terhadap kejanggalan dan persekongkolan dalam pembahasan revisi UUD Cipta kerja.

Peliput : Maradotang

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed