Bupati Madina Rapat Kordinasi Terkait Kerusakan Ekosistem Akibat Tambang Dengan BNPB Pusat

oleh

Madina, (HK) – Bertempat dikantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Bupati Mandailing Natal (Madina), Drs Dahlan Hasan Nasution bersama Kepala Daerah yang ada di pulau Sumatera melaksnakan rapat kordinasi sekaligus membahas terkait kerusakan ekosistem akibat tambang, Selasa (12/11) di Jakarta.

Dari Informasi yang dihimpun Kriminal, selain rapat kordinasi membahas kerusakan ekosistem akibat tambang, juga dilakukan pembahasan mengenai dampak dari penggunaan bahan kimia Merkury pada pertambangan tanpa izin (ilegal).

Selain Kepala BNPB Pusat, Letjend Doni Munardo rapat kordinasi membahas kerusakan ekosistem akibat tambang tersebut juga dihadiri sejumlah Kementerian, Bupati Madina, Drs. Dahlan Hasan Nasution, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Gubernur Jambi, Fachrori Umar, Bupati Sijungjung, Yuswir Arifin, Bupati Solok Selatan, Muzji Zakaria, TNI, Polri dan penggiat lingkungan.

Dalam rapat kordinasi tersebut para Kepala Daerah meminta agar BNPB Pusat memberikan solusi terkait penanganan masalah pertambangan tanpa izin ini karena telah merusak ekosistem lingkungan serta telah membahayakan bagi kesehatan masyarakat.

Berita Terkait :  Optimalisasi Perencanaan Pengadaan, Pemkab Bekasi Gelar Pendampinginan Penyusunan RUP APBD Tahun 2020

Sebagai contoh seperti di Kabupaten Madina, akibat dari adanya penambangan liar dan penggunaan bahan kimia pada penambangan liar ini sudah mulai terlihat membawa dampak pada bayi lahir dengan cacat bawaan.

Bupati Madina, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution disela rapat menyampaikan, kondisi Madina saat ini sangat memperihatinkan. Dalam kurun tiga tahun belakangan ini setidaknya ada lima bayi baru lahir yang menurut hasil Diagnosa mengalami cacat bawaan diantaranya adalah Omphalocele, Anencephali, Cyclopia dan Gastroschicis

Dahlan juga menyebutkan, saat ini banyak kebun, sawah dibeberapa wilayah di Kabupaten yang dijadikan tempat pengambilan emas dengan cara penambangan menggunakan mesin Dompeng sehingga telah merusak lingkungan khususnya pada pinggiran sungai sehingga mengakibatkan kerusakan Ekosistem.

Selain itu pada beberapa titik di wilayah Madina lanjutnya, banyak juga berdiri alat pemisah emas (Galundung) dengan menggunakan bahan kimia Merkury yang beroperasi serta berdiri bebas dilingkungan sekitar masyarakat.

Berita Terkait :  Puncak Peringatan HUT DWP ke-20 Tingkat Kabupaten Bekasi Meriah

“akibat penggunaan bahan kimia secara liar tanpa adanya pengawasan, dalam beberapa tahun ini telah mengakibatkan kecacatan pada bayi baru lahir yang meliputi bayi tanpa batok kepala, mata satu, usus terburai dan sebagainya”.terangnya

Dan setelah dilakukan pendataan serta dilakukan upaya pendekatan secara persuasif, ternyata para orang tua yang anaknya terkena dampak dari bahan kimia merkury tersebut bekerja dan beraktifitas dengan kegiatan pencarian emas”.paparnya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian LHK, Rosa Vivien Ratnawati menanggapi hal itu menuturkan kesiapannya untuk membantu permasalah tersebut, serta meminta kepada Kepala Daerah untuk membuat rencana aksi daerah guna mengatasi permasalahan itu.

Sedangkan Kepala BNPB Pusat, Letjend Doni Munardo menaggapi hal itu menegaskan BNPB Pusat memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan upaya tentang kebencanaan mulai dari pencegahan hingga rekonstruksi.

“BNPB Pusat akan menampung semua aspirasi yang ada didaerah, karena persoalan ini sudah lama. Dan apa yang kita bicarakan dalam rapat ini tidak akan serta merta selesai dengan cepat sebab juga membutuhkan waktu”.tegasnya.(Lubis)

Baca Berita Terbaru
PALAS (HK) - Bertempat di Aula Kantor PTPN IV Unit Usaha Sosa, Bati TUUD Koramil
SIDIKALANG (HK) - Sertu H. Sihotang anggota Koramil 02/Sidikalang Kodim 0206/Dairi melaksanakan Komsos dengan Tokoh