oleh

Diduga Korupsi, Kades Sibualbuali Dilaporkan Ke Kejaksaan

 

PALAS, (HK) – Forum Komunikasi Masyarakat Desa Sibualbuali dan Koalesi Amanat Rakyat Padang Lawas (Koar Palas) melaporkan kepala desa Sibualbuali ke Kejaksaan Negeri Sibuhuan, Jumat (9/4). Laporan itu terkait dugaan korupsi dana desa sibualbuali kecamatan Ulu Barumun.

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Desa Sibual-buali, Tiopan Hasibuan didampingi Koar Palas merincikan dugaan korupsi kades inisial ASH mulai dari anggaran Naposo Nauli Bulung. Ketua Naposo Nauli Bulung Desa Sibualbuali, Rahmat Nasution tidak pernah menerima insentif atau pembinaan Kepemudaan dan Olahraga dari Kepala Desa Sibualbuali. Tapi faktanya dalam laporan dari SID Kemendesa telah dibayarkan sebesar Rp. 20,149,400.

Kemudian, dana BLT juga diduga disunat. Pasalnya, keluarga almarhumah Maslan tidak lagi menerima Bantuan Langsung Tunai (Rp. 300,000/bulan) selama empat bulan terakhir sejak meninggal. Sedang nama almarhumah masih tetap terdaftar sebegai penerima Bantuan Langsung Tunai.

“Kepala Desa Sibualbuali telah memberikan kepada warga Bantuan Langsung Tunai per 3 bulan, jumlah BLT Desa Sibualbuali sebanyak 217 penerima, dan telah terjadi pemotongan setiap warga Rp. 60,000/3 bulan dengan alasan pembayaran Pajak Bumi dan bangunan,” sebut Tiopan Hasibuan.

Selain itu, dalam laporan SID Kemendesa, Kepala Desa Sibualbuali sudah merealisasikan sebesar Rp. 6,000.000 Tahun Anggaran 2018 dan Rp. 21,000,000 di Tahun Anggaran 2017 untuk pemangku adat. Nyatanya, atas nama Zulpan Hasibuan sebagai Raja Adat Desa Sibualbuali tidak pernah mendapat pakaian adat ataupun insentif lainnya dari Kepala desa dalam lembaga adat Desa Sibualbuali.

“Ada juga dugaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah tahun 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 328,,123,500 kami duga terhenti setelah roboh karena tidak sesuai spek dan RAB. Berdasarkan fakta-fakta dilapangan kami menemukan bangunan fisik yang tidak sesuai ketentuan dan beberapa bangungan fiktif dan markup,” jelas Tiopan didampingi Ketua Koar Palas, Pardomuan Daulay.

Penyelewengan dana desa itu diduga bergulir sejak 2017. Tidak saja merugikan negara, masyarakat juga keberatan atas tindak tanduk kepala desa ASH ini.

“Atas perbuatan Kepala Desa Sibualbuali beserta perangkat Desa sejak 2017 sampai dengan 2020 kami duga telah merugikan negara dan juga masyarakat Desa Sibualbuali Kecamatan ulu Barumun sebesar Rp. 813,000,000,00 (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Rupiah). Maka atas dasar ini kami meminta Kejari Padang Lawas untuk menindak oknum Kepala Desa dan perangkatnya karena telah melakukan perbuatan tidak terpuji dan merugikan masyarakat umum, dan menyalahgunakan jabatan yang ada padanya,” pinta Tiopan bersama warga lainnya. (tan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed