Anton Sihombing : PT. Lonsum harus tau diri!

oleh

Hariankriminal.com – Sebanyak 30 Kepala Keluarga masyarakat dusun III Desa Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, harus hidup tanpa penerangan arus listrik.

Ketidaktersediaan listrik di Bukit Kijang ditengarai karena kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT. Lonsum yang tidak memberikan pembebasan lahan untuk pemasangan jalur listrik oleh PLN ke Bukit Kijang.

Informasi yang berhasil dihimpun oleh hariankriminal.com, Pemerintah Desa dan Kecamatan telah berulang kali melakukan mediasi antara pihak PT. Lonsum dengan warga agar kiranya PT. Lonsum bersedia membebaskan lahannya untuk pemasangan jalur listrik sepanjang 4 Km untuk menuju dusun III Bukit kijang.

“Kita dari pemerintah kecamatan sudah beberapa kali melakukan upaya mediasi dengan pihak PT. Lonsum dengan warga, bahkan mediasi terakhir kita sudah hampir setahun yang lau di tingkat Kabupaten yang di fasilitasi oleh DPRD Kabupaten Asahan yang saat itu diwakili oleh Komisi A-DPRD Asahan. Namun mediasinya menemui jalan buntu karena PT. Lonsum tetap bertahan menginginkan ganti rugi untuk pembebasan lahan tersebut,” Ujar Camat Rahuning, Syahputra, saat dikonfirmasi oleh media ini, Kamis (14/3/2019).

Berita Terkait :  Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Labuhanbatu Utara berjalan Secara Transparan, Demokratis, Jujur dan Adil.

Tak hanya dari Komisi A, anggota komisi B-DPRD  Kabupaten Asahan dari Fraksi Golkar, Juliamin, telah membawa permohonan masyarakat Bukit Kijang tersebut langsung ke pimpinan UPPK PLN Wilayah Sumut yang diterima dan di Acc oleh pimpinan PLN Wilayah Sumut.

“Kalau dari pihak PLN mereka telah mencairkan anggaran untuk pemasangan jalur listrik tersebut, namun pihak PLN belum bisa merealisasikannya karena pihak PT. Lonsum menginginkan ganti rugi yang tidak bisa dipenuhi pihak PLN wilayah Sumut,” Sebut Juliamin.

Berita Terkait :  Tidak Berani Pasang Plang Proyek Turap Dusun Talunasman di Duga Siluman

Terpisah, Capt. Anton Sihombing, Anggota Komisi V DRR RI asal Sumut dari Fraksi Golkar,  mengecam keras sikap PT. Lonsum yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat karena tidak memberikan pembebasan lahan untuk masuknya listrik di Bukit Kijang.

Menurut Anton Sihombing yang juga ketua Komisi Tinju Indonesia itu, PT. Lonsum harus tau diri dan berpihak pada kepentingan orang banyak.

“Seharusnya PT. Lonsum itu ya tau diri lah,  pembangunan jalur listrik itu kan untuk sarana umum dan untuk  kepentingan orang banyak. Kehadiran perusahaan itu seharusnya memberikan dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitarnya,” Tegas Anton.

Lebih lanjut, Anton berjanji akan membantu memperjuangkan keinginan masyarakat Bukit Kijang agar listrik bisa menerangi masyarakat disana.

Berita Terkait :  Pemdes Jayakerta Rencanakan Dana Desa Tahap 1 Ke Fisik Japak

“Dalam waktu dekat ini saya akan turun ke Asahan untuk menemui warga disana dan akan memediasi ini dengan pimpinan  PT. Lonsum bersama tokoh-tokoh  masyarakat Kabupaten Asahan. Dan saya harap PT. Lonsum agar tau diri untuk membela kepentingan masyarakat banyak,” Tegas Anton menutup konfirmasi dengan awak media ini.

 

(KH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *